IKUT PEMILU, KUASAI PARLEMEN, TERAPKAN SYARIAT !
[Mantra Palsu yang Menipu]
Oleh: Nasrudin Joha
Judul tulisan ini adalah sepenggal mantra sesat, diantara banyaknya mantra jahat demokrasi, yang menipu dan menyesatkan pemahaman umat. Demokrasi, tidak ingin umat Islam absen dari hiruk pikuknya. Sebab, tanpa peran serta umat Islam demokrasi pasti limbung, roboh, jatuh bersimbah darah ditelan kekejaman sejarah.
Kenapa disebut mantra sesat ? Karena ujaran seperti tertulis dalam judul tulisan adalah seruan yang menyelisihi fakta. Coba kita bongkar satu per satu :
Pertama, mantra sesat ini membuat gambaran seolah-olah parlemen dan eksekutif saat ini mayoritas dikuasai kaum kafir. Sehingga, hipotesanya umat Islam harus ikut memilih dan menempatkan kader Islam agar mampu mewarnai dan menguasai bidak panggung demokrasi.
Nyatanya tidak demikian, sejak periode Soekarno, orde baru Soeharto hingga Orde Reformasi mayoritas Aleg adalah muslim. Eksekutif juga diwarnai pemain muslim, bahkan semua Presiden beragama Islam.
Meskipun demikian, tetap saja syariat Islam ditelantarkan. Tetap saja kepentingan umat Islam dipinggirkan. Tetap saja, hukum Allah SWT selalu diposisikan rendah, bahkan lebih rendah dari hukum warisan penjajah Belanda.
Kedua, ikut pemilu dan menguasai parlemen seolah menjadi kunci kekuasaan Islam dan sarana menegakan syariat Islam. Faktanya tidak demikian.
Ikut pemilu demokrasi hanya menjadi sarana untuk meraih kekuasaan. Siapa yang ikut pemilu, membuka peluang dirinya untuk berkuasa. Itu saja.
Tetapi, demokrasi tidak pernah membuka pintu -meskipun hanya satu inchi- untuk membiarkan syariat Islam masuk pemerintahan dan mengatur urusan kehidupan bernegara.
Kedaulatan rakyat dalam demokrasi, telah mengunci kedaulatan Allah SWT hanya ditempatkan ada sektor domestik, sektor privat. Syariat Islam hanya dilibatkan dalam urusan nikah, talak dan rujuk.
Sementara itu, untuk urusan mengelola tambang, mengelola sumber daya alam, mengelola sumber penerimaan negara, mengelola pelayanan publik, syariat Islam dipinggirkan.
Itulah sebabnya, betapapun pemilu dan Pilkada sudah dilakukan puluhan bahkan ratusan kali, tetap saja yang menguasai emas Papua adalah Freeport. Tetap saja tambang minyak dan batubara dikuasai swasta dan asing. Tetap saja kehidupan rakyat melarat. Tetap saja masih terjadi kasus busung lapar dan kurang gizi. Tetap saja negara Hutang riba hingga lebih dari 4000 T.
Ketiga, menolak terlibat dalam pemilu demokrasi dituding tidak sejalan dengan semangat perjuangan politik Islam. Faktanya, justru partai politik Islam yang terlibat demokrasi sering mengkhianati umat.
Saat umat menolak pemimpin kafir, partai justru berjibaku membelanya. Saat umat didzalimi dengan Perppu ormas, partai justru diam seribu bahasa -seraya tetap duduk manis dengan menikmati lezatnya kue kekuasaan, sambil-ongkang kaki di singgasana kekuasaan- membiarkan umat sibuk demo sendiri, sibuk aksi 212. Parpol Islam tidak urun apapun bahkan meskipun hanya urun suara.
Sesungguhnya jika Anda serius ingin syariat Islam ditegakkan maka jalannya bukan lewat demokrasi. Sesungguhnya, demokrasi telah membuat tipuan kekuasaan yang membuat para aktivis Islam "terpenjara dalam kubangan kekuasan" dan melupakan tugas mulia memerjuangkan syariat Islam.
Sesungguhnya demokrasi akan segera tersungkur, jika saja umat Islam serius bersama-sama meninggalkannya dan berkonsentrasi menegakkan sistem Islam.
Sesungguhnya revolusi Islam tidak akan pernah muncul dari mimbar-mimbar parlemen, atau ujaran diskusi forum demokrasi. Syariat Islam hanya akan tegak, jika umat ini meneladani Nabi SAW dalam menempuh jalan perjuangan.
Sesungguhnya Nabi SAW berkonsentrasi pada aktivitas dakwah untuk membina umat, berinteraksi dengan umat, mencari dukungan (Nusyroh) para ahli Nusyroh, dan pada saat yang Allah kehendaki, Nabi mendapat pertolongan sehingga dapat mendirikan daulah Islam yang pertama di Madinah.
Demikianlah, peta jalan jika umat ini ingin mengulangi kesuksesan dakwah nabi, menorehkan prestasi kegemilangan dengan menegakkan daulah Khilafah, hanya dengan jalan meneladani Thariqoh dakwah Nabi. [].
[Mantra Palsu yang Menipu]
Oleh: Nasrudin Joha
Judul tulisan ini adalah sepenggal mantra sesat, diantara banyaknya mantra jahat demokrasi, yang menipu dan menyesatkan pemahaman umat. Demokrasi, tidak ingin umat Islam absen dari hiruk pikuknya. Sebab, tanpa peran serta umat Islam demokrasi pasti limbung, roboh, jatuh bersimbah darah ditelan kekejaman sejarah.
Kenapa disebut mantra sesat ? Karena ujaran seperti tertulis dalam judul tulisan adalah seruan yang menyelisihi fakta. Coba kita bongkar satu per satu :
Pertama, mantra sesat ini membuat gambaran seolah-olah parlemen dan eksekutif saat ini mayoritas dikuasai kaum kafir. Sehingga, hipotesanya umat Islam harus ikut memilih dan menempatkan kader Islam agar mampu mewarnai dan menguasai bidak panggung demokrasi.
Nyatanya tidak demikian, sejak periode Soekarno, orde baru Soeharto hingga Orde Reformasi mayoritas Aleg adalah muslim. Eksekutif juga diwarnai pemain muslim, bahkan semua Presiden beragama Islam.
Meskipun demikian, tetap saja syariat Islam ditelantarkan. Tetap saja kepentingan umat Islam dipinggirkan. Tetap saja, hukum Allah SWT selalu diposisikan rendah, bahkan lebih rendah dari hukum warisan penjajah Belanda.
Kedua, ikut pemilu dan menguasai parlemen seolah menjadi kunci kekuasaan Islam dan sarana menegakan syariat Islam. Faktanya tidak demikian.
Ikut pemilu demokrasi hanya menjadi sarana untuk meraih kekuasaan. Siapa yang ikut pemilu, membuka peluang dirinya untuk berkuasa. Itu saja.
Tetapi, demokrasi tidak pernah membuka pintu -meskipun hanya satu inchi- untuk membiarkan syariat Islam masuk pemerintahan dan mengatur urusan kehidupan bernegara.
Kedaulatan rakyat dalam demokrasi, telah mengunci kedaulatan Allah SWT hanya ditempatkan ada sektor domestik, sektor privat. Syariat Islam hanya dilibatkan dalam urusan nikah, talak dan rujuk.
Sementara itu, untuk urusan mengelola tambang, mengelola sumber daya alam, mengelola sumber penerimaan negara, mengelola pelayanan publik, syariat Islam dipinggirkan.
Itulah sebabnya, betapapun pemilu dan Pilkada sudah dilakukan puluhan bahkan ratusan kali, tetap saja yang menguasai emas Papua adalah Freeport. Tetap saja tambang minyak dan batubara dikuasai swasta dan asing. Tetap saja kehidupan rakyat melarat. Tetap saja masih terjadi kasus busung lapar dan kurang gizi. Tetap saja negara Hutang riba hingga lebih dari 4000 T.
Ketiga, menolak terlibat dalam pemilu demokrasi dituding tidak sejalan dengan semangat perjuangan politik Islam. Faktanya, justru partai politik Islam yang terlibat demokrasi sering mengkhianati umat.
Saat umat menolak pemimpin kafir, partai justru berjibaku membelanya. Saat umat didzalimi dengan Perppu ormas, partai justru diam seribu bahasa -seraya tetap duduk manis dengan menikmati lezatnya kue kekuasaan, sambil-ongkang kaki di singgasana kekuasaan- membiarkan umat sibuk demo sendiri, sibuk aksi 212. Parpol Islam tidak urun apapun bahkan meskipun hanya urun suara.
Sesungguhnya jika Anda serius ingin syariat Islam ditegakkan maka jalannya bukan lewat demokrasi. Sesungguhnya, demokrasi telah membuat tipuan kekuasaan yang membuat para aktivis Islam "terpenjara dalam kubangan kekuasan" dan melupakan tugas mulia memerjuangkan syariat Islam.
Sesungguhnya demokrasi akan segera tersungkur, jika saja umat Islam serius bersama-sama meninggalkannya dan berkonsentrasi menegakkan sistem Islam.
Sesungguhnya revolusi Islam tidak akan pernah muncul dari mimbar-mimbar parlemen, atau ujaran diskusi forum demokrasi. Syariat Islam hanya akan tegak, jika umat ini meneladani Nabi SAW dalam menempuh jalan perjuangan.
Sesungguhnya Nabi SAW berkonsentrasi pada aktivitas dakwah untuk membina umat, berinteraksi dengan umat, mencari dukungan (Nusyroh) para ahli Nusyroh, dan pada saat yang Allah kehendaki, Nabi mendapat pertolongan sehingga dapat mendirikan daulah Islam yang pertama di Madinah.
Demikianlah, peta jalan jika umat ini ingin mengulangi kesuksesan dakwah nabi, menorehkan prestasi kegemilangan dengan menegakkan daulah Khilafah, hanya dengan jalan meneladani Thariqoh dakwah Nabi. [].
0 comments:
Post a Comment